KPU Diduga Loloskan Calon PPK Dari Parpol

JAILOLO – KPU Halmahera Barat (Halbar) diduga meloloskan sejumlah calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam hasil seleksi tertulis yang diumumkan, Senin (3/2).

Calon anggota PPK yang diduga masi tercatat dalam struktur Parpol dalah calon anggota PPK dari Jailolo Selatan (Jalsel), karena ada dua nama yang masuk pengurus Partai Perindo, kemudian lulus administrasi dan hingga saat ini lolos dalam hasil seleksi.

”Ada unsur kesengajaan dari pihak KPU dan Bawaslu, karena ada sejumlah calon anggota PPK yang masih berstatus pengurus Parpol, namun lolos dalam seleksi 10 besar,”ungkap Wakil Ketua LPP-Halbar Yanto Samiun ketika menghubungi wartawan, Senin (3/2).

Yanto menambahkan, sesuai hasil pengumuman nomor: 03/PP.04.2-PU/8201/KPU-Kab/I/2020 tentang seleksi calon anggota PPK Poin e, dijelaskan calon anggota PPK tidak menjadi anggota parpol dan poin M dijelaskan tidak menjadi tim peserta pemilu. Namun anehnya, hasil seleksi calon PPK yang diumumkan oleh KPU nomor: 12/PP.04.02-PU/8201/KPU Kab/II/2020 Tentang hasil tes seleksi PPK, masih terdapat peserta yang masuk dalam sipol dan tim peserta pemilu.

“Harusnya pada tahap seleksi administrasi KPU harus meniliti administrasi peserta calon yang masuk daalm sipol dan digugurkan dan tidak lagi ikut dalam pelaksanaan tes tertulis,”katanya.

Yudiyanto juga menduga, ada indikasi saling bac up di antara komisioner KPU, karena ada beberapa kebat dekat komisoner KPU juga diloloskan dalam seleksi PPK di beberapa kecamatan. Bahkan ada juga titipan dari berbagai ormas, sehingga saat ini masih dikumpulkan datanya untuk dipublikasi.

“bagaiman kita mau ciptakan Pilkada yang berintegritas, sementara pelaksanaan seleksi disusupi dengan berbagai kepentingan antara suka dan tidak suka, bahkan keluarga dan kerabat juga di back up masuk menjadi anggota PPK. Kami akan kumpulkan bukti yang cukup untuk disampaikan ke Ombudsman, Bawaslu Provinsi dan DKKP,”cetusnya.

Terpisah Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Maluku Utara Hj. Masita Nawawi saat dikonfirmasi via telepon Mengatakan bahwa terkait temuan tersebut, pihaknya akan meminta Bawaslu Halbar untuk melakukan penelusuran.

“Apabila ada peserta yang masih masuk dalam sipol dan memiliki bukti, maka segera untuk dilaporkan, bahkan calon anggota PPK yang masih menjabat sebagai perangkat desa atau BPD, Parpol, dan Tim kampamye harus digugurkan, jika ada bukti,”tegasnya. (red)

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *