Tak Cukup Bukti Kejati Malut Tutup Kasus Kapal SMK Morotai

TERNATE, Suaramu.co – Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Kapal Praktek pada Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Maritim Taman Siswa Morotai tahun 2018.

Hal tersebut, disampaikan oleh tim penyelidikan dalam konfrensi pers pada tngaal 6 Januri 2019 lalu. Dimana tim penyelidikan dalam realeasnya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dalam proses penyelidikan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian Negara sehingga dilakukan penghentian penyelidikan.

Diperkuat dengan keterangan Asisten Intelijen (As Intel) Kejati Malut, Putu Astawa saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa pihaknya menghentikan proses penyelidikan setelah menerima hasil laporan audit internal tim Inspektorat Provinsi Malut dimana sudah dilakukan pengembalian oleh pihak ketiga.

“kasus kapal itu sudah kita hentikan, hasil penyelidikan jelas dimana sudah ada pengembalian temuan kerugian oleh pihak ketiga, berdasarkan laporan dari inspektorat, jadi sudah tidak ada lagi kerugian Negara,” ungkapnya

Menurut Putu, sebelumnya pihaknya melakukan koordinasi dengan APIP terkait dugaan mark up pengadaan kapal tersebut. Sehingga sebelum ditindak lanjuti ke tahapan penyidikan ada kewenangan APIP terkait dengan langkah-langkah TPGR. 

“ka nada APIP disana mereka sudah selesaikan secara internal tujuan utama kita ya menyelamatkan keuangan Negara dan itu sudah dilakukan makanya, langkah yang kita ambil bersama tim penyelidik ya hentikan proses penyelidikan,” tegasnya.

Diketahui sebelunya terdapat laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan kapal untuk praktek siswa SMK Kemaritiman Taman Siswa Morotai dengan nama kapal KM. Tuna Morotai dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 3.9 Miliar yang dikerjakan oleh PT. Graha Gemilang Malut.

Dimana menurut laporan LSM tersebut, terdapat dugaan Mark Up terkait dengan pengadaan peralatan navigasi dan fisik kapal. Sehingga diduga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1 Miliar oleh pihak rekanan. (Red).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *