TERNATE, SuaraMu.co – Aksi permintaan penonaktifan ketua DPD Partai Demokrat provinsi Maluku Utara, Hendrata Thes dan pemboikotan kantor DPD oleh sejumlah pengurus Partai Demokrat pada Minggu (18/08/2019) dinilai mengada-ngada. Hal tersebut, disampaikan oleh salah satu Wakil Ketua DPD Provinsi Malut, Rusdi Yusuf saat menghubungi redaksi suaramu.

Menurutnya Hendarat Thes masih memenuhi syarat untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat. Sebab, saat ini 10 DPC masih mendukung Bupati Kepulauan Sula tersebut sebagai ketua DPD. sehingga apa yang disampaikan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan DPD tersebut tidak mendasar. Apalagi mengklaim telah mendapat dukungan 99 persen pengurus DPD Provinsi.

“Kami tegaskan bahwa sampai saat ini 10 DPC masih bersama ketua DPD bapak Hendrata, jadi beliau masih sah dan layak mejadi ketua DPD,” Tegasnya.

Selain itu Hendrata juga sukses dalam pelaksanaan pemilihan Legislatif 2019 kemarin dimana jumlah perolehan kursi di 10 Kabupaten-Kota naik seginifikan. Bahkan Partai Demokrat saat ini masuk unsur Pimpinan di DPRD Provinsi Malut.

“di Pileg kemarin beliau sukses penuhi target Partai di sepuluh Kabupaten-Kota, di Provinsi kita unsur Pimpinan loh, perolehan kursi Partai Demokrat naik signifikan,” tutur Rusdi.

Terkait dengan persoalan rapat Kerja Daerah dan rapat Pengurus Harian menurut Rusdi tidaklah relevam dengan kondisi yang sebenarnya. Faktanya orang yang diusul untuk menjadi Plt. Ketua DPD Provinsi Malut yakni, Hendra Kariangn tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPD dan tidak berkontribusi untuk Partai Demokrat.

“Mereka mempersoalkan Rakerda maupun rapat Pengurus Harian padahal mereka mau mengusulkan Hendra Kariangan yang tidak pernah ikut rapat DPD inikan tidak beres,” Ungkapnya.

Rusdi, meminta agar DPP Partai Demokrat untuk memecat sekelompok orang yang mengatasnamakan pengurus harian Partai Demokrat. Demi kepentingan Partai menjelang Pilkada serentak di 8 Kabupaten Kota tahun 2020 mendatang. Dirinya menduga sejumlah oknum sengaja membuat konflik ini untuk kepentingan pribadi.

“Kami meminta agar DPP segera memecat sejumlah pengurus yang terlibat dalam pelaksanaan rapat permintaan penonaktifan ketua DPD dan terlibat dalam pemboikotan Kantor DPD. Mereka inikan para caleg-caleg gagal yang mencoba buat kekacauan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. (Red).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *