Terkuak Dugaan Korupsi Proyek Instalasi Farmasi Dinkes Taliabu

TERNATE, SuaraMu.co – Dugaan Tindak pidana korupsi pembangunan Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu mulai terkuak. Diketahui pada tahun 2016 lalu, Pemda Pulau Taliabu melalui Dinkes mengalokasikan anggaran pembangunan Instalasi Farmasi senilai Rp. 8.509.130.000,00 dengan Pagu sebesar Rp. 8.479.077.000,00.

Dimana PT. Sagita Utama Lestari sebagai rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran suramu.co dilokasi proyek yang terletak di Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat. Proyek Instalasi Farmasi tersebut, tidak dapat digunakan karena belum selesai dikerjakan oleh pihak rekanan. Padahal sesuai dengan kontrak kerja bangunan tersebut sudah harus digunakam akan tetapi, dibiarkan terbengkalai.

Anehnya lagi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Pihak Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kembali mangalokasikan anggaran senilai Rp. 1.500.000.000 dengan item kegiatan Rehabilitasi Bangunan Instalasi Farmasi. Kuat dugaan untuk menghilangkan jejak pekerjaan 2016 yang tidak diselesaikan.

Tampak Dalam Bangunan Instalasi Farmasi I

Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly saat dikonfirmasi, Kamis (09/5/2019) lalu melalui Via Whatsaap terkait masalah Instlasi Farmasi hanya menjelaskan bahwa tahun 2019 ada proyek lanjutan pembangunan Instalasi Farmasi. Namun, tidak dapat mejelaskan lebih detail terkait belum selesainya proyek yang dikerjakan 3 Tahun lalu. “Instalasi farmasi tahapan lanjutannya tahun ini,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi terkait dengan pekerjaan sudah dilaksanakan 100 persen sesuai kontrak kerja, Kuraisia tidak lagi memberikan jawaban. Berdasarkan pada penayangan lelang proyek pada LPSE Kabupaten Taliabu dengan kode tender 1251726 Item kegiatan Rehabilitas Bangunan Instalasi Farmasi bukan pembangunan lanjutan seperti yang disampaikan oleh Kadinkes.

Praktisi Hukum Unkhair Ternate, Abdul Kader Bubu saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2019) meminta agar pihak penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian dapat melakukan penyelidikan atas proyek tersebut, karena kuat dugaan ada indikasi korupsi. Sebab, menurutnya jika proyek bangunan dengan anggara sebesar Rp. 8.4 miliar tapi tidak dapat digunakan maka sudah pasti proyek itu bermasalah.

“tidak masuk akal kalau proyek hanya jenis bangunan dengan nilai sebesar itu tapi, tidak bisa digunakan. Sesuai dengan visual yang saya lihat. Maka sudah pasti bermasalah dan ada korupsi disitu jadi patut lembaga hukum tindaklanjuti masalah ini,” tegasnya.

Tampak Dalam Bangunan Instalsi Farmasi II

Menurut Dade, jika ditahun 2019 kembali dialokasikan anggaran untuk Proyek Isntalasi Farmasi dengan dalih pembangunan lanjutan tapi, yang ditender dengan nama kegiatan Rehabilitasi. Maka, hal tersebut ada indikasi pihak Dinkes sengaja untuk menghilangkan jejak masalah sebelumnya di tahun 2016.

“Patut dicurigai dengan anggaran tmbahan tahun ini dengan dalih rehab, jangan-jangan bukan rehab tapi cuma mau turtup lubang saja?,” ungkapnya. (ra/wen).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *