Pemda Pulau Taliabu Diminta Ganti Rugi Lahan Warga Yang Disoroboti

BOBONG,SuaraMu.co – Pekerjaan penimbunan lahan kawasan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu yang berlokasi di Dusun Fangahu, Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat dengan Nomor Kontrak:602.2/03.Kons/Kontrak/DPU-PR/PT/2019 tanggal 8 April 2019 dengan Nama Kegiatan PENIMBUNAN KAWASAN PEMERINTAHAN dengan Nilai Kontrak Rp. 2.230.052.828.16 tahun anggaran 2019 sebagai Pelaksana CV: Ammana Gappa.

Yang telah mendapat penolakan dari warga selaku pemilik lahan yang sah. Karena, tidak adanya pembebasan dengan ganti rugi sehingga warga meminta agar proyek untuk sementara dihentikan. Hal tersebut, mendapat tangapan dari Praktisi Hukum Mustakim La Dee.

Menurutnya tindakan pelaksanaan penimbunan lahan tersebut Pemda secara tidak langsung telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan penyerobotan lahan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1365 – 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).

“Sebab yang di gunakan untuk pekerjaan Kawasan lahan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan lahan warga masyarakat yang belum dilaksanakannya pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu inikan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.

Lanjutnya, setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi /konsultasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

“Kalau tahapan itu sudah barulah melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dengan tahapan perencanan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum,” tutur Mustakim.

Dirinya menegaskan atas tindakan yang di duga melawan hukum bahkan betentangan dengan hukum terhadap penyerobotan lahan yang penguasaan tanpa hak atas pekerjaan penimbunan lahan kawasan pemerintahan Pulau Taliabu. sepanjang beberapa masyarakat pemilik lahan tidak mengetahui dan belum sama sekali di lakukan ganti kerugian. Maka masyarakat pemilik lahan bisa melakukan upaya hukum baik secara pidana melaporkan ke Polres Kepulaun Sula dan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bobong.

“Terhadap dugaan kasus penyerobotan dan penguasan lahan masyarakat yang tanpa hak tersebut pihak kepolisian dalam hal ini Polda Maluku Utara, Polres Kepulauan Sula untuk mengusut tuntas perkerjaan penimbunan lahan kawasan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu. Demi kepentingan perlindungan hak-hak atas tanah masyarakat. Jika tidak ingin masalah ini dibawah ke ranah hukum kiranya Pemda segera menyelesaikan masalah ini dengan memberikan ganti rugi lahan milik warga,” tegasnya. (mt/red).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *