LPBH NU Kota Yogyakarta :Pantaskah Mempertahankan Pemilu Serentak ?

YOGYAKARTA – Berubahnya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan legislatif DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi pemilihan serentak, mendapat sorotan tajam dari publik terkait dampak pemilu serentak yakni meninggalnya ratusan petugas KPPS, selain dugaan kecurangan dalam pemilu Pilpres dan Pileg yang sudah tentu harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan inilah yang kemudian menjadi alasan utama Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta (LPBH NU Kota Yogyakarta) melaksanakan kegiatan diskusi hukum dengan mengundang narasumber baik dari akadamisi hukum Universitas Islam Indonesia dan Komisioner KPU Provinsi Yogyakarta.

Hasrul Buamona sebagai Direktur LPBH NU Kota Yogyakarta dalam sambutan untuk membuka diskusi menyampaikan bahwa LPBH sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama merasa penting untuk berada di garda terdepan untuk menyoroti polemik pemilu serentak dari aspek hukum pemilu dalam ruang diskusi yang akademis.

“tujuannya dari diakusi ini agar memberi kontribusi secara pemikiran khususnya hukum sekaligus menjadikan kontribusi pemikiran tersebut sebagai evaluasi dan kritik konstruktif yuridis kepada negara,” tuturnya.

Dalam kegiatan diskusi publik ini LPBH NU Kota Yogyakarta mengundang Dr.Idul Rishan, SH., L.LM yang merupakan pakar hukum pemilu dari UII Yogyakarta dan juga LPBH turut mengundang Zainul Iksan, S,H. yang merupakan Komisioner KPU Propinsi Yogyakarta.

Idul Rishan dalam paparan diskusi mengungkapkan bahwa tidak ada yang salah dengan pemilu serentak, sebenarnya ada 2 (dua) ranah yang begitu penting dijadikan dasar. Pertama: supra struktur pemilu, dan kedua: adalah wilayah strukrtur infra struktur pemilu. Menurut Idul, pemilu serentak tahun 2019 terlalu focus pada ranah supra struktur politik yakni parlement treshold, pantaskah anggota DPD berafiliasi dengan parpol, dan pantaskah mantan napi maju sebagai caleg.

“Dampak meninggalnya petugas KPPS terlihat bahwa Pemerintah tidak menyiapkan infra struktur politik terkait hal teknis pemilu dengan baik, misalnya pemeriksaan medis petugas KPPS dan SDM KPPS itu sendiri. Persoalan lain adalah di Indonesia setiap rezim pemilu produk undang-undang biasanya berganti,” jelasnya.

Sedangkan Zainul Iksan sendiri mengungkapkan dalam tatanan teknis pemilu mereka mengalami kekuarangan surat suara di beberapa TPS di Jogja, selain itu juga persoalan perpindahan penduduk yang tidak secara langsung berpindah daftar pemilih tetap setiap pemilih, sehingga ada yang tidak bisa memilih anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupapten/Kota.

Zainul juga menyarankan kedepan fasilitas kampanye tidak dibebankan kepada KPU dikarenakan ada yang mubazir.

“Kedepan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 tetap harus dilakukan dengan metode pembagian menjadi (2) dua yakni Pemilu Nasional yaitu Pemilu Nasional terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI, selain itu Pemilu Lokal yang terdiri dari Pemilu Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil,” ungkapnya.

Dari diskusi hukum ini, LPBH menyarankan agar Pemilu Nasional tidak serentak dengan Pemilu Lokal, dikarenakan dalam Pemilu 2019 partisipasi pemilu hanya berfokus pada issue nasional dan melupakan memilih legislatif local yang merupakan semangat disentralisasi itu sendiri.

Kedepan penting untuk pemerintah lebih berfokus pada teknis pemilu yakni penguatan infra struktur khususnya pemeriksaan medis petugas KPPS, penguatan kapasitas petugas KPPS serta pembatasan keterlibatan petugas KPPS yang telah berusia lanjut.

Terakhir LPBH NU Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa apabila ada kecurangan dalam pemilu baik itu Pemilu Lokal dan Pemilu Nasional, sebagai warga negara yang baik wajib menggunakan sarana hokum yang telah disediakan undang-undang demi terwujudnya cita-cita demokrasi yang paripurna. (rls).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *