BPK Kembali Berikan Opini WTP Untuk Pemda Halbar

JAILOLO, SuaraMu.co – Langkah Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy untuk menata pengelolaan keuangan daerah, nampaknya membuahkan hasil yang maksimal.

Hal tersebut digambarkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  Perwakilan Maluku Utara, kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemerintah Kabupaten Halbar yang ke dua kalinya.

Halbar sendiri sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2003 silam, hingga tahun 2015, Pemkab halbar belum pernah meraih Opini WTP.

Di era kepemimpinan Bupati Danny Missy  sejak tahun 2016, mulai melakukan terobosan dengan cara memperbaiki tata kelola keuangan, sehingga audit penggunaan anggaran tahun 2017 yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2018, Pemkab Halbar berhasil merubah opini dari WDP ke WTP.

Dan keberhasilan itu, kembali berlanjut, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2019 yang diserahkan oleh BPK kepada Bupati Danny di gedung BPK, Jumat (24/05/2019), Halbar kembali meraih opini WTP yang kedua kalinya.

“Predikat opini WTP yang kita dapat kedua kalinya ini, merupakan terobosan pak Bupati dalam menata pengelolaan keuangan daerah,”ungkap Kepala Inspektorat Halbar, Julius Marau ketika dikonfirmasi, Jumat (24/052019).

Julius menambahkan, BPK dalam pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menentukan Opini WTP didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Jadi empat kriteria tersebut kita sudah menunjukan dan akhirnya BPK memberikan opini WTP,”katanya.

Julius mengaku, untuk mempertahankan opini WTP, Bupati menegaskan agar kedepan dilakukan kejujuran audit terhadap pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemeriksaan reguler pada SKPD atas penggunaan anggaran dan dilakukan penguatan Sistim Pengendalian Internal (SPI).

“Selain itu, harus tertib dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada dalam DPA dan RKA,”pungkasnya.

Penyerahan LHP BPK, Jumat (24/05/2019) kemarin, Kepala BPK Malut, M. Ali Asyhar menyerahkan langsung kepada Bupati Danny Missy yang dihadiri Ketua DPRD Julice D. Baura, Wakil Ketua II DPRD Ibnu Saud Kadim, Kepala Inspektorat Julius Marau dan Juga Kadis Kominfo Chuzaema Djauhar.(one/PN)

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *