Polda Malut Lidik Proyek Diduga Milik Ipar Bupati Sula

TERNATE, SuaraMu.co – Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Maluku Utara mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek rehabilitasi jembatan air bugis tahun anggaran 2017. di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.2 Miliar. Yang dikerjakan oleh PT. Kristi Jaya Abadi.

Sebelumnya pada Rabu 20 Maret 2019 pekan lalu tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah satu Direksi PT. Kristi Jaya Abadi, Irwan Hongarta, yang merupakan ipar dari Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Hendarata Thes.

Kemudian pada Kamis 21 Maret 2019 penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Sula, M. Moh Lutfi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Isnain Masuku dan Kabid Anggaran pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Gina Tidore.

Kadis PUPR, Moh Lutfi Bersama PPK Usai Diperiksa

Sementara itu beberpa waktu lalu, Dir Reskrimsus Polda Malut Kombes Pol. Masrur saat di konfirmasi belum mau membuka secara terang terkait agenda pemeriksaan tersebut. Sebab, menurutnya kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan sehingga belum bisa disampaikan ke publik. “ga lah, belum itu kan masih lidik ya kita belum bisa sampaikan pokonya kita masih tahapan lid,” cetusnya.

Sementara itu, Kadis PUPR M. Moh Lutfi saat dikonformasi melalui Via Whatsaap juga belum meberikan jawaban begitu juga Kabid Bina Marga, Isnain Masuku yang juga sebagai PPK dalam proyek tersebut belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui via Hanphone.

informasi yang diterima bukan saja proyek tersebut yang dikerjakan oleh PT. Kristi Jaya Abadi akan tetapi, terdapat sejumlah peroyek lainnya juga dikerjakan oleh Perusahan yang diduga milik kaka Ipar dari Bupati Sula.

PPK, Isnain Masuku Dan Gina Tidore usai Diperika di Dit Reskrimsus Polda Malut

Sekedar diketahui PT. Kristi Jaya Abadi juga mengerjakan proyek pekrjaan penyediaan air minum di Falabisahaya berdasarkan pada kontrak kerja dengan nomor: 910.916/605.3/19.CK/DPUPRPKP/2017 tanggal 12 April 2017. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3 Miliar lebih.

Sementara itu dalam LHP BPK-RI Perwakilan Malut nomor: 16.C/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 21 Mei 2018. Tedapat temuan kelebihan pembayaran senilai Rp. 504 Juta lebih yang merugikan keuangan negara. (Wen).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *