Berikut Daerah Di Malut Yang Buka Penerimaan PPPK 2019

TERNATE, SuaraMu.co – Setelah sempat mengalami penundaan, hari ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya membuka pendaftaran pegawai setara PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pendafaran untuk menjadi pegawai setara PNS dapat diakses hari ini di laman: https://ssp3k.bkn.go.id Di laman tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi pelamar.

Ada sekitar 150.000 eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK II) dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi.

Untuk Maluku Utara sendiri berdasarkan pada data informasi pada laman: https://ssp3k.bkn.go.id, hanya tingkat Pemda Provinsi Malut dan 4 Kabupaten/ Kota yang membuka pendaftaran P3K diantaranya Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya tidak terdaftar dalam databes pansel P3K. Sehingga dapat dipastikan untuk tahap I penerimaan P3K belum membuka lowongan. meskipun Pemda Provinsi Malut dan 4 Kabupaten Kota lainnya sudah final membuka lowongan untuk calon P3K, akan tetapi belum dikethui jelas final kouta yang diterima sebab, belum di Update ke laman registrasi P3K.

Yang sudah di Update ke laman P3K baru terkait dengan jadwal tahapan seleksi dan persyaratan peserta tes. Sejumlah pihak terkait di Pemda Provinsi Malut dan 4 Kabupaten/Kota telah dikonfirmasi. Namun belum dapat memberiman informasi terkait formasi yang diterima.

Untuk informasi persyaratan silahkan akses ke laman masing-masing pemda. Untuk Provinsi Malut akses ke laman: http://bkd.malutprov.go.id/

Sementara untuk Kota Ternate dapat diakses ke laman: https://www.bkpsdm.ternatekota.go.id

Untuk tiga kabupaten/ kota lainnya juga dapat diakses ke laman website pemda masing-masing.

Sebelumnya, Selasa (12/02/2019) Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman. mengatakan, pihaknya saat ini berupaya memperjuangkan nasib honorer, khususnya tenaga guru yang sudah lama mengabdikan diri.

“Lebih baik diproritaskan itu K2 karena jika digabungkan dengan umum untuk diperebutkan P3K, berarti mereka tidak bisa dapat secara keseluruhan, karena secara manusiawi para honorer itu sampai sekarang ini aktif menjalankan tugasnya seperti di Kecamatan Batang Dua, daerah yang jauh di sana yang mayoritasnya agama non-Muslim, dan mereka itu yang harus diangkat menjadi P3K,” ujarnya.

Dia mengatakan, pengangkatan K2 yang ada harus diprioritaskan. Sebab jika mereka tidak diakomodasi dengan baik, maka akan semakin sulit seterusnya

“Maka dari itu, harus dilihat kembali penerapan P3K-nya supaya bisa dijelaskan kembali,” katanya. (wen).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *