Keluarkan Sprintlid Kejati Diminta Segera Periksa Wakil Bupati Halbar

TERNATE, SuaraMu.co – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara Diminta untuk segera melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Jano-Kedi Kecamatan Loloda kabupaten Halmahera Barat yang dikerjakan oleh PT. Tugu Utama Sejati. Yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.8 miliar.

Hal tersebut, disampaikan oleh Praktisi Hukum, Abdul Kader Bubu saat dikonfirmasi, Senin (26/11/2018). menegaskan bawa jika memang sudah diterbitkan Surat Perintah penyelidikan oleh Kejati harusnya sudah dilakukan pemanggilan pihak terkait yang terlibat dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan guna mencaritahu kebenaran atas laporan tersebut.

“Kalau sudah dua bulan sprintlid diterbitkan sudah seharusnya ada pemangilan saksi-saksi terkait untuk dimintai keterangan, bagaimana penyidik bisa mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kalau tidak dilakukan tahapan penyelidikan, sesuai dengan perintah KUHAP. aneh kalau penyidiknya diamkan sprint itu patut dipertanyakan,” tegasnya.

Lanjutnya, Jangan karena kasus tersebut melibatkan pejabat Daerah sehingga sengaja ditunda-tunda oleh penyidik. Menurutnya meskipun kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Ahmad Zakir Mando Penyidik tidak boleh memberikan hak istimewah. “Ini tidak boleh mau siapapun dia dimata hukum perlakuannya harus sama,” cetus Dade.

Dirinya meminta agar Penyidik Kejati Malut, segera melakukan pemanggilan terhadap Wakil Bupati Halbar yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Pihak ketiga yakni kontraktor selaku pelaksana proyek dan juga pihak terkait lainnya yang bertanggungjawa atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebab dengan dilakukannya proses pemeriksaan dalam tahapan penyelidikan. Penyidik dapat menemukan bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan.

“Jadi wajib hukumnya untuk panggil Wakil Bupati dan pihak ketiga serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini agar tahapan penyelidikan ini bisa ditingkatkan ke penyidikan kalau penyidik sudah temukan alat bukti permulaan yang cukup,” jelasya.

Diketahui Pihak Kejati Malut telah mengeluarkan Sprintlid pada tanggal 29 September 2018. Dimana Proyek tersebut, dianggarkan melaui dana APBN Tahun 2012 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten Halmahera Barat. Diketahui, kasus ini terkuak setelah pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan audit terkait pembayaran PT Tugu Utama Sejati atas pekerjaan jembatan Kedi Loloda diduga fiktif senilai Rp1,3 miliar.

Terdapat juga kelebihan biaya langsung non personil atau penggunaan tanpa prestasi kerja atas kegiatan pembagunan jembatan UPTD Jano Kedi Loloda sebesar Rp 26 juta.

Sanksi ganti rugi sebesar Rp 87 juta dari PT Tugu Utama Sejati, merupakan pembayaran tanpa prestasi atau pekerjaan fisik tidak dilaksanakan dan kelebihan pembayaran dari PT Karya Wijaya sebesar Rp 86 juta. Begitu pula pembayaran tanpa prestasi dari CV Mandiri Jaya sebesar Rp 45 juta. Pekerjaan supervisi CV Kreasi Karya Konsultan senilai Rp 94 juta dan pungutan ke perusahaan tersebut sebesar Rp 22 juta. (Tim/red).

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *