Penegak Hukum, Masihkah Tegak

Oleh Redaksi

SuaraMu.co- Beberapa minggu ini, kita disuguhkan dengan berita atas jemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Setnov Novanto, ketua DPR RI itu atas Kasus dugaan korupsi megah proyek e-KTP yang merugikan negara senilai Rp. 2,3 Triliun. Berita ini kian menggegerkan warga se-saentero bangsa ini, bahkan menjadi tranding topik pemberitaan media nasional. Kita pulah, dapat melihat di beranda media sosial, bernama Facecbook dan media online, kerap kita jumpai banyaknya Nitizen memberikan kata-kata mempelsetkan dengan “papa lagi sakit jangan digangu, Papa lagi dimana, tiang Listrik bertanggung jawab atas kecelakan Papa dan seterusnya”.

Kasus yang menimpah Setnov, sebenarnya tak kalah menarik pula dengan apa yang  terjadi di daerah Maluku Utara. Bila kasus setnov, dianggap sangat berdampak pada kehidupan publik, lalu bagimana dengan kasus korupsi di daerah-daerah yang secara jelas sangat bisa menunda kesejahteraan warga- toh juga berdampak pada kesejahteraan warga dengan menguras keuangan Negara untuk memperkaya diri. Misalnya kasus dugaan Korupsi anggaran Masjid Raya, Kabupaten Pulau Sula dengan terdakwa Ahmad Hidayat Mus, dan Kasus dugaan Korupsi proyek Waterboom Kota Ternate yang melibatkan Walikota Burhan Abdurahman, yang masih terkatung-katung di atas meja penegak hukum.

Padahal melalui surat penyidikan Polda Malut Nomor: SP.LIDIK/65/IV/2011/DitReskrimsus, tanggal 5 April 2011, menetapkan 7 tersangka, di antaranya Ahmad Hidayat Mus, Mahmud Syafruddin, Mange Munawar Tjiarso, Hamid Idris, Safrudin Buana Bot, Isbat Arafat dan Debby Ivonne. Namun sayangnya terduga AHM seakan kebal hukum hingga tak ditahan, sementara terdakwa yang lain dijebloskan ke jeruju penjara.

ketakjelasan hukum atas kasus itupun mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga akhirnya lembaga tersebut mengeluarkan surat pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan kasus dugaan korupsi dana pembangunan Masjid Raya, kabupaten kepulauan Sula dengan tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) Nomor: R-4966/01.02/12/2016, tanggal 15 Desember 2016, dengan tebusan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Polda dan Kejati Malut.

Begitu juga pada kasus waterboom yang melibatkan Walikota Aktif Burhan Abdurrahman melalui surat Peninjaun Kembali (PK) nomor: 147 PK/PID.SUS/2014, dimana tecantum nama walikota Ternate aktif saat ini, Burhan Abdurrahman bersama Mantan Wakil Walikota Arifin Djafar, turut serta bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi pembebasan lahan waterboom Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran  2011, yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 3,3 Milyiar.

Tapi, kini kasus tersebut seakan tak lagi bersuara, entah karena kehebatan sang terdakwa, bak seorang tukang sihir hingga mampu menghipnotis sang penegak hukum untuk abai atas kasus-kasus tersebut ataukah karena ketidakpedulian penegak hukum kita disini. Padahal Ketakmungkinan mengungkap kasus tersebut, menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk menunjukan keberpihakan hukum pada aturan-aturan yang berlaku, bukan pada main mata  yang tersimbol melalui amplop dan lain sebagainya. Sebab bila pada poin kedua yang terjadi, maka jangan heran bila harapan publik pada penegak hukum di Maluku Utara dalam menyelesaikan kasus korupsi pun bakal menjadi cerita dongeng, seperti sang ibu bertutur pada anak, sebelum tidur. Tanpa ada kebenaran formil dan materil.

Keseriusan menyelesaikan kasus korupsi di bangsa ini boleh dibilang masih tebang pilih, mereka yang terduga masuk pada pusaran korupsi di daerah-daerah, terutama di Maluku Utara belum sepenuhnya menjadi lirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru tercatat dua pejabat daerah asal Maluku Utara, yakni Mantan Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua atas dugaan kasus suap Mantan Hakim Mahkama Konstitusi Akil Mohtar, dan Amran Mustari atas dugaan suap Proyek pembangunan Jalan Maluku dan Maluku Utara pada kementrian PUPR.

Mungkinkah penegak hukum kita, terutama KPK doyan dengan kasus serupa di daerah, di saat lembaga-lembaga hukum tak bisa bertahan atas godaan suap, yang kian melilit lembaga-lembaga tersebut.***

suaramu.co
Media Online Maluku Utara
https://www.suaramu.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *